Beda Pilihan Kuwu Bisa Jadi Pemicu Konflik di Kabupaten Cirebon
Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Cirebon, AKP Acep Anda, menyebutkan, perbedaan pilihan pada Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak kerap berpotensi menimbulkan konflik.
"Awalnya dalam lingkup kecil, namun berpotensi menjadi besar. Maka dari itu harus segera dilakukan pembinaan," kata Acep saat ditemui di Jalan Otista, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Selasa (17/9/2019).
Hingga saat ini, kata Acep, hasil dari pemetaan belum ada konflik yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga terus melakukan pencegahan dini.
"Kalau terjadi, kami akan langsung sambungan dengan bagian operasi untuk penindakan," kata Acep.
Diketahui, Pilwu serentak dilaksanakan di 177 desa pada 27 Oktober mendatang. Sebanyak 150 desa di antaranya masuk wilayah hukum Polres Cirebon.
Kapolres Cirebon, AKBP Suhermanto, mengatakan bahwa untuk persiapan menjelang Pilwu serentak, kepolisian telah memetakan semua desa di Kabupaten Cirebon untuk mengetahui potensi konflik.
"Sejumlah desa memiliki potensi kerawanan dan kejahatan pada pemilihan kepala desa serentak," kata Suhermanto saat ditemui di Mapolres Cirebon, Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Rabu (11/9/2019).
Beberapa modus kejahatan pada masa Pilwu serentak, di antaranya, politik uang (money politics), konflik sosial yang melibatkan kelompok, dan kampanye hitam.
Untuk upaya pengamanan Pilwu serentak, Polres Cirebon menerjunkan 900 personel gabungan, dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon.
"Fokus pengamanan kami di 150 desa, karena 27 desa masuk wilayah hukum Polres Cirebon Kota," katanya.
Suhermanto mengatakan, kepada semua calon kuwu di Kabupaten Cirebon, untuk menjalankan proses tersebut dengan prosedur yang berlaku dan jangan sampai menciptakan konflik.
Selain itu, kata Suhermanto, semua calon kuwu diimbau tidak menggunakan identitas agama lalu menjatuhkan golongan lain, sebagai cara menarik simpati para pemilih.
"Apalagi sampai menggunakan tempat ibadah menjadi tempat kampanye, kami minta jangan," katanya.[Tribunnews]
"Awalnya dalam lingkup kecil, namun berpotensi menjadi besar. Maka dari itu harus segera dilakukan pembinaan," kata Acep saat ditemui di Jalan Otista, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Selasa (17/9/2019).
Hingga saat ini, kata Acep, hasil dari pemetaan belum ada konflik yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga terus melakukan pencegahan dini.
"Kalau terjadi, kami akan langsung sambungan dengan bagian operasi untuk penindakan," kata Acep.
Diketahui, Pilwu serentak dilaksanakan di 177 desa pada 27 Oktober mendatang. Sebanyak 150 desa di antaranya masuk wilayah hukum Polres Cirebon.
Kapolres Cirebon, AKBP Suhermanto, mengatakan bahwa untuk persiapan menjelang Pilwu serentak, kepolisian telah memetakan semua desa di Kabupaten Cirebon untuk mengetahui potensi konflik.
"Sejumlah desa memiliki potensi kerawanan dan kejahatan pada pemilihan kepala desa serentak," kata Suhermanto saat ditemui di Mapolres Cirebon, Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Rabu (11/9/2019).
Beberapa modus kejahatan pada masa Pilwu serentak, di antaranya, politik uang (money politics), konflik sosial yang melibatkan kelompok, dan kampanye hitam.
Untuk upaya pengamanan Pilwu serentak, Polres Cirebon menerjunkan 900 personel gabungan, dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon.
"Fokus pengamanan kami di 150 desa, karena 27 desa masuk wilayah hukum Polres Cirebon Kota," katanya.
Suhermanto mengatakan, kepada semua calon kuwu di Kabupaten Cirebon, untuk menjalankan proses tersebut dengan prosedur yang berlaku dan jangan sampai menciptakan konflik.
Selain itu, kata Suhermanto, semua calon kuwu diimbau tidak menggunakan identitas agama lalu menjatuhkan golongan lain, sebagai cara menarik simpati para pemilih.
"Apalagi sampai menggunakan tempat ibadah menjadi tempat kampanye, kami minta jangan," katanya.[Tribunnews]